Bupati pimpin Rapat koordinasi Penanganan Dampak Covid - 19 di Kabupaten Lombok Timur

  • Senin, 11 Mei 2020 - 14:01:18 WIB
  • ADMIN-KOMINFO
Bupati pimpin Rapat koordinasi Penanganan Dampak Covid - 19 di Kabupaten Lombok Timur

Tidak hanya Negara yang bersungguh-sungguh menangani Covid-19 dan dampaknya. Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy menyebut pemerintah pun dengan Daerah, Kabupaten Lombok Timur. Kesungguhan tersebut dapat dilihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sejak bahkan sebelum munculnya kasus positif di Lombok Timur. Hal tersebut disampaikan pada rapat yang berlangsung Senin (11/05) di Kantor Bupati Lombok Timur.

Di hadapan Camat serta Kepala Desa dan Lurah se-kabupaten Lombok Timur itu Bupati mereview berbagai upaya yang telah dilakukan, mulai dari mempersiapkan RSUD dr. R. Soedjono Selong sebagai rumah sakit rujukan Covid-19 dan Rumah Sakit Daerah Lombok Timur di Labuhan Haji sebagai tempat untuk menangani pasien PDP ringan, menyediakan tempat transit bagi tenaga medis di Wisma Haji Selong, sampai keberadaan Rusunawa yang digunakan sebagai tempat karantina bagi PDP. Bupati Sukiman juga menyebut pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersakala Lingkungan (PSBL) yang diterapkan di Kecamatan Selong, Masbagik, dan Aikmel

Pada Pertemuan yang dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur dan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB tersebut Bupati juga mengingatkan bahwa menangani covid-19 membutuhkan kebersamaan, kesepahaman, serta gerak langkah yang sama untuk segera menuntaskan pandemi ini. Bupati menyebut Lombok Timur saat ini, bila menilik data yang ada, sudah berada pada jalur yang benar, di mana dari 34 kasus kini tersisa 8 kasus atau pasien positif yang belum sembuh. Namun demikian masih ada yang perlu dilakukan seiring dibukanya kembali jalur transportasi oleh Pemerintah pusat. Diperlukan terobosan dan inovasi kebijakan yang dapat mengantisipasi kondisi tersebut. Pemerintah Lombok Timur saat ini telah menyediakan check point yang ada di Jenggik (Terara) untuk pembatasan masuk wilayah Lombok Timur. Selain itu juga akan disediakan di Sukaraja. Bupati kaitannya dengan itu pula meminta semua pihak meningkatkan koordinasi di semua level. Menurutnya kebijakan harus selaras dari tingkat sampai ke bawah.

Bupati juga meminta para aparat hingga di tingkat bawah dapat merubahan persepsi terkait penanganan Covid-19, “Berbuatlah seoptimal mungkin, berdayalah di lapangan,” pesannya. Bupati bahkan mengancam menahan Alokasi Dana Desa (ADD) desa yang tidak kooperatif.

Dijelaskannya perspektif penanagnan Covid-19 saat ini diubah orientasinya dari satuan wilayah seperti Desa. Bupati menegaskan kini Kades sebagai ujung tombak penanganan covid -19. Ia meminta Desa mensosialisasikan protokol pencegahan Covid-19 secara masif . Desa juga diminta membentuk relawan di samping mengoptimalkan dana desa, “semakin besar semakin baik,” tegasnya.

Kewajiban Desa/ Kelurahan dalam Pembatasan Sosial Berskala Lingkungan ini adalah memastikan semua Pasien dalam Pengawasan (PDP) ada di Rumah Sakit dan dikarantina sampai dinyatakan sehat setelah melalui dua kali tes swab negatif. Tugas lainnya adalah mastikan semua yang masuk ke wilayah bersangkutan melaksanakan protokol pencegahan seperti mengenakan masker dan mencuci tangan pakai sabun di air mengalir. Dengan demikian diharapakan pandemic Covid-19 di Lombok Timur dapat segera berakhir.

Sumber : Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim

  • Senin, 11 Mei 2020 - 14:01:18 WIB
  • ADMIN-KOMINFO

Berita Terkait Lainnya