Menindaklanjuti Keputusan Gubernur NTB nomor 003.2-504/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Covid 19 Bupati Lombok Timur bersama jajaran Forkopimda, dan Ketua Dewan Mesjid Indonesia serta Kepala OPD, Camat, Kapolsek, dan Danramil Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Koordinasi pada Kamis (21/05).
Dalam Rakor tersebut Bupati menyampaikan sejumlah hal. Selain terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerjasama, bekerja keras tidak mengenal waktu dalam penanganan Covid-19 di Lombok Timur, Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah melalui Gugus Tugas telah mengambil berbagai kebijakan penanganan covid-19, termasuk upaya melakukan kajian ilmiah untuk mengetahui paparan atau persebaran covid-19 di daerah ini.
Kajian yang dimaksud Bupati salah satunya dengan pelaksanaan rapid test berbasis pasar yang telah dilaksanakan di 10 pasar umum rakyat yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur sampai kemarin (20/05) yang di rapid test hanya 46 orang di 10 pasar rakyat se-Lotim. Hasilnya tidak ada yg reaktif.
Bupati juga memastikan Pelaksanaan Rapid Test berbasis Mesjid tetap akan dilaksanakan, hanya di 276 Mesjid yang telah dipersiapkan, dengan mengikuti standar dan protokol kesehatan yang ketat, "Rapid test berbasis masjid ini merupakan rangkaian dari kajian ilmiah," tegas Bupati. Memperluas cakupan kajian rapid test juga akan dilaksanakan berbasis ASN.
Sementara itu terhadap toko pakaian maupun swalayan diadakan penyesuaian jadwal buka, yaitu mulai pukul 09.00 sampai 15.00 wita. Langkah ini diambil untuk semakin mempersempit atau membatasi ruang berkumpul masyarakat.
Sedangkan untuk pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1441 H masyarakat diminta mengikhlaskan diri untuk melaksanakan di rumah sesuai keputusan Gubernur NTB.
Bupati juga mengingatkan untuk mencegah adanya second wave pasca Idul Fitri dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Sebab kerap second wave bisa jadi lebih besar, "Kehati-hatian, kewaspadaan tetap diambil Pemerintah," tegasnya.
Seluruh pihak terkait seperti Kepala OPD, Camat, Kapolsek, serta Danramil diminta mendukung sosialisasi kebijakan tersebut. TNI-Polri memastikan mendukung dan mengawal seluruh kebijakan yang diambil Pemerintah dalam upaya penanganan covid-19 di daerah ini melalui berbagai kegiatan.