Pemberlakuan PPKM Darurat Imbangan Di Lombok Timur

  • Rabu, 14 Juli 2021 - 18:00:45 WIB
  • M. Subhan Hadi
Pemberlakuan PPKM Darurat Imbangan Di Lombok Timur

Selong- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai memberlakukan PPKM darurat imbangan mulai tanggal 14-20 Juli 2021. Meski Lombok Timur dalam zona kuning,  namun upaya ini dilakukan karna melihat dari situasi dan kondisi saat ini di Pulau Jawa dan Bali peningkatan kasus yang sangat signifikan sesuai dengan surat edaran Mendagri dan Gubernur NTB.

Hal itu disampaikan dalam acara jumpa pers yang berlangsung di Ruang Rupatama 1 pada Rabu Pagi, (14/07) dan turut hadir Sekretaris Daerah Lombok Timur, Drs. H. Muhammad Juani Taofiq, M.AP, Kapolres Lombok Timur, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Lombok Timur serta awak media.

Terkait dengan pelaksanaan PPKM Darurat Imbangan, Bupati Lombok Timur telah mengeluarkan surat edaran Nomor: 060/481/PMD/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Darurat Imbangan Di Kabupaten Lombok Timur.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam Pemberlakuan PPKM Darurat Imbangan yaitu dengan melakukan penyekatan pintu utama masuk wilayah di Kabupaten Lombok Timur oleh tim gabungan bekerjasama dengan Polres Lombok Timur diantaranya perbatasan Jenggik Kecamatan Terara, Perbatasan Sukaraja Kecamatan Jerowaru dan Pelabuhan Laut Labuhan Lombok.

Selain melakukan penyekatan di beberapa titik pintu masuk wilayah Kabupaten Lombok Timur, pusat perbelanjaan, tempat wisata maupun kegiatan lainnya tetap dibuka dengan melakukan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan pemberlakuan jam operasional sampai pukul 20.00 Wita dengan memperketat penerapan protokol kesehatan.

Terkait pelaksanaan Sholat Idul Adha di wilayah Lombok Timur, tetap dilaksanakan di masing-masing tempat ibadah dengan memperketat penerapan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak.

Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang baik itu pelaku usaha, maupun pengelola fasilitas umum akan dikenakan sanksi secara tegas sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 7 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular.

Sekretaris Daerah Lombok Timur, Drs. H. Muhammad Juani Taofiq, M.AP menyampaikan bahwa tujuan dari pemberlakuannya penyekatan dan pengurangan kapasitas pengunjung di pusat perbelanjaan maupun tempat wisata yakni untuk mengurangi mobilitas masyarakat guna menekan lonjakan kasus covid-19 di Kabupaten Lombok Timur.

Diharapkan masyarakat selalu waspada dan taat protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran  covid-19 di wilayah Lombok Timur dimulai dari kesadaran diri sendiri.

  • Rabu, 14 Juli 2021 - 18:00:45 WIB
  • M. Subhan Hadi

Berita Terkait Lainnya