Selong - Potensi Lombok Timur tidak kalah dengan potensi di Kabupaten lainnya, 2 aspek yang di unggulkan baik kekayaan SDA maupun potensi SDM yang ada di Lombok Timur dapat di manfaatkan secara optimal untuk membangun Provinsi Nusa Tenaggara Barat. Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur dalam dialog NTB BICARA bersama TVRI NTB bertajuk “membangun sinergitas NTB dari Kabupaten Lombok Timur”.
Pada acara tersebut selain Bupati, turut pula hadir Wakil DPRD Lombok Timur Daeng Palori, juga Kapolres Lombok Timur Hery Indra.
Ungkap Bupati sebagai Kabupten dengan penduduk terpadat di NTB potensi SDM yang miliki Lombok Timur luar biasa baiknya, banyak tokoh-tokoh Lombok Timur yang menjadi pemimpin di Tingkat Provinsi, demikian juga dengan kekayaan sumber daya alam, mulai dari gunung, pantai dan potensi lautnya. Sinergitas Kabupaten dan Provinsi saling menopang sangat dibutuhkan
Dalam membangun SDM di Lombok Timur yang tentunya akan mengarah ke pembangunan NTB. Bupati menyebut pendidikan sebagai satu-satunya cara mengubah hidup. Dalam mengembangkan potensi SDM di Lombok Timur Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur telah melakukan berbagai upaya dalam bidang Pendidikan seperti menyediakan fasilitas Pendidikan mulai dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi.
Selain itu, baik untuk Instansi Pendidikan Negeri maupun Swasta tidak ada yang di bedakan. apapun bentuk dukungan yang di dapat instansi Pendidikan negeri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur juga didapatkan oleh swasta. Peran swasta juga dalam bidang Pendidikan khususnya yang berafiliasi pada agama cukup dominan. Jika tidak ada peran swasta ungkap Bupati maka akan banyak anak-anak yang tidak dapat sekolah mengingat banyaknya potensi SDM, karenanya keberadaan Instansi Pendidikan Swasta menjadi penting. Dengan demikian pembinaan SDM dapat di lakukan secara optimal.
Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur telah menyiapkan beasiswa untuk 1000 anak yatim yakni 5 juta per orang setiap tahunnya. Output yang dirasakan cukup besar, dimana banyak anak-anak putus sekolah yang saat ini sudah dapat melanjutkan sekolahanya Kembali. Tak hanya itu bagi Lembaga Pendidikan swasta yang membutuhkan lahan, setelah memalui koordinasi dengan DPRD Lombok Timur, juga akan di support lahan.
Mengingat heterogen masyarakat Lombok Timur cukup tinggi, salah satu kunci keberhasilan dalam membangun sinergi dengan masyarakat adalah silaturahmi. Berdiskusi bersama dalam memecahkan masalah yang ada dalam berbagai bidang, Termasuk mengentaskan masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan saat ini masih menjadi fokus utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menghentaskan masalah kemiskinan Salah satunya adalah dengan membentuk Unit khusus penannggulangan kemiskinan,dimana program yang di lakukan adalah dengan memfasilitasi masyarakat kurang mampu yang belum memiliki BPJS, Akta Kelahiran, Akta Nikah dan lainnya. Adapun anggaran yang di gunakan untuk upaya penanggulangan kemiskinan di Lombok Timur di mulai dari dana desa, APD Lombok Timur, Provinsi serta dana dari pusat.
Selain itu program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur saat ini adalah infrastrukur yang saat ini sudah hotmic 69%, pemenuhan kebutuhan air bersih khususnya wilayah prioritas dan penerangan listrik.
Sementara itu wakil ketua dprd daen pelori menilai Membangun lotim melalui rpjmd oleh pemda lotim sudah on the track artinya sesuai dengan rpjmd yg telah di sepakati bersama.
Menyinggung soal upaya penanggulangan kemisikinan melalui bantuan yang diberikan pemerintah pada masyarakat, Daeng mengatakan bantuan tak hanya di berikan untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok, namun juga agar masyarakat menjadi mandiri dalam mengembangkan UMKM mengingat banyaknya potensi usaha di Lombok Timur seperti gerabah, tenun, konveksi dan kuliner.
Dari segi keamanan, Kapolres Lombok Timur mengatakan jika terjalin sinergi yang baik antara TNI Polri, Pemda dan Legislatif, maka apapun permasalahan yang terjadi akan cepat teratasi.
Di akhir acara Bupati menghimbau pada Pemerintah Provinsi dan Pusat agar Pemerintah Daerah di beri kewenangan dalam mengatur wilayahnya sendiri, mengingat apa yang terjadi di daerah akan berimbas pada masyaralat lokal. seperti halnya perizinan tambang pasir yang saat ini tengah menjadi persoalan yang berdampak pada penghambatan irigasi pertanian di beberapa wilayah di Lombok Timur.