Selong - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi di Daerah. Dalam hal ini, Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo memimpin kegiatan Rakor yang dilaksanakan secara virtual tersebut. Kegiatan ini juga diikuti oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur H. M. Juaini Taofik, jajaran Forkopimda serta pimpinan OPD lingkup Kabupaten Lombok Timur di ruang Rapat Bupati pada Senin, (14/11).
Kegiatan ini merupakan Rakor lanjutan dalam pengendalian Inflasi di setiap Daerah. Tercatat pada bulan Oktober 2022 terjadi Defilasi 0,11% sehingga secara year on year angka inflasi Nasional mengalami kenaikan menjadi 5,71%. Terdapat potensi peningkatan harga Minyak Goreng di Daerah yang perlu di waspadai peningkatannya. Pemerintah Daerah perlu memperkuat pengawasan penyaluran Minyak Goreng pada DI/D2 wilayahnya masing-masing sesuai data penyaluran pada SIMIRAH.
Pada Rakor tersebut, Wakil Menteri Dalam Negri John Wempi Wetipo menyampaikan terkait dengan upaya persiapan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru (HBKN NATARU). Kemendagri menghimbau bagi Provinsi yang mayoritas penduduk merayakan HBKN agar segera melaksanakan Rakorda HBKN untuk mengidentifikasi kesiapan daerah masing-masing dalam menghadapi HBKN NATARU.
Selain itu, Wakil Mendagri juga menyinggung terkait dengan Kepatuhan Penyampaian Minggu ke 2 (dua) bulan November, ada 19 Pemerintah Daerah yang sudah menyampaikan laporan termasuk Kabupaten Lombok Timur. Ia juga mengatakan ada 6 upaya konkrit Pemerintah Daerah dalam Penanganan Inflasi Daerah yakni melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distibutor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT dan dukungan tranportasi dari APBD.
Dijelaskannya juga dari total 500 Kabupaten/Kota, baru 66 Kabupaten/Kota yang telah merealisasikan 4 (empat) sampai 5 (lima) dari 6 (enam) upaya konkrit dalam penanganan inflasi, sedangkan 138 Kabuoaten/Kota sama sekali belum melakukan upaya tersebut.