Optimalkan Peran PPID, Diskominfo Gelar Rakor Dan Sosialisasi

  • Senin, 21 November 2022 - 17:35:52 WIB
  • Admin Kominfo Lombok Timur
Optimalkan Peran PPID, Diskominfo Gelar Rakor Dan Sosialisasi

Selong - Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang hadiri oleh Pimpinan OPD, Camat serta perwakilan OPD lingkup Kabupaten Lombok Timur pada Senin Pagi, (21/11) yang berlangsung di ruang Rupatama 2 Kantor Bupati.

Dalam acara tersebut, turut hadir pula Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Lombok Timur Dr. Fauzan beserta jajarannya, Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi NTB Sansuri, S.Pt., MM., selaku narasumber pada acara tersebut.

Pelaksanaan Rakor dan Sosialisasi ini digelar selama 2 (dua) hari yakni mulai dari 21 s/d 22 November 2022. Untuk hari ke-2, akan dihadiri oleh seluruh operator setiap OPD maupun operator Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur.

Kepala Dinas Kominfo dan  Persandian Dr. Fauzan, M.Pd  pada saat  membuka acara PPID  tersebut menyampaikan informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Disebut juga hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Selain itu, dibentuknya PPID di Kabupaten Lombok Timur didasari oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transfaransi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat Kabupaten, guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum.

Disebut juga, tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010  yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Dalam kesempatan itu juga, Dr. Fauzan menyampaikan prioritas pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan  informasi publik pada kegiatan PPID  diantaranya mendokumentasikan DIP dan PPID OPD, melaksanakan SOP  penanganan  keberatan informasi publik, melaksanakan SOP untuk pelaporan PPID, melakukan update informasi publik dan pembinaan SDM, PPID, OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan pelatihan SDM, PPID di Lembaga Pendidikan SMA/SMK se-Kabupaten Lombok Timur serta penguatan komitmen lembaga untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik, melalui kegiatan Desa Benderang Informasi Publik (DBIP).

Pada acara tersebut narasumber juga memaparkan hal-hal terkait keterbukaan informasi publik seperti pelayanan informasi publik, dasar hukum, kelembagaan PPID, hak pemohon, serta hak dan kewajiban badan publik dalam melaksanakan pelayanan keterbukaan informasi.

  • Senin, 21 November 2022 - 17:35:52 WIB
  • Admin Kominfo Lombok Timur

Berita Terkait Lainnya